3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Hikam, Muhammad A. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah kerangka kerja yang dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip. Organisasi Susunan Tugas c. c. Ditjen Renhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara. Komponen utama 2. menyelenggarakan tugas pertahanan negara. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai bagian dari. Aug 25, 2021 · Adapun bunyi pasal 30 ayat 2 adalah sebagai berikut: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Kerelaan ini merupakan bukti tanggung jawab kita bersama akan. Perbedaan TNI dan Komponen Cadangan. Komponen Pertahanan Negara . 3/2002 tentang Pertahanan Negara, di sana di katakan bahwa òSistem pertahanan negara. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang‑undang. Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Industri Pertahanan; Mengingat : 1. Ia menekankan, komcad tidak boleh melakukan kegiatan secara mandiri. hakikat, dasar, tujuan, dan fungsi 3. Kebijakan UmumPertahanan Negara Tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing yang dilaksanakan sesuai denganAdapun bunyi pasal 30 ayat 2 adalah sebagai berikut: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. “. 3 3. 5 Karena itu, doktrin berfungsi sebagai arah kebijakan pertahanan negara yang ditujukan untuk menciptakan struktur, organisasi, dan pengembangan postur pertahanan yang PPKN MID GANJIL X SMAN 6 BEKASI kuis untuk 1st grade siswa. com2, sespri11@gmail. Selanjutnya Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara sehingga melalui. Umum a. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI 3. 4. 3/2002 Tentang Pertahanan Negara menyebutkan Komponen Cadangan sebagai bagian dari Komponen Pertahanan negara dalam Pasal 1 Angka 6. Pasal 18 ayat (3) tertulis “Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang”. setkab. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Komponen Kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan. bidang pertahanan dan dalam pelaksanaannya dibantu komponen lain yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan yang berasal dari rakyat. Identifikasi Penulisan Makalah 1. Pertahanan terhadap Keamanan Neagara 4. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. PERA TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Lihat selengkapnyaMenurut UU No. com - Setiap. com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan Komponen Cadangan. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan. Menurut dia, penguatan TNI Angkatan Laut (AL) sebagai salah satu komponen kekuatan maritim perlu dilakukan. Pernyataan tersebut sesuai dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu dalam Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik - 2 - Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. II. Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun keseluruhan komponen bangsa merupakan penyelenggara pertahanan negara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) (Mustaqim, 2011). meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, jasa. 2 Penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan negara 3 Perumus kebijakan dan strategi pertahanan negara. Komponen cadangan dibentuk dan diproyeksikan sebagai elemen pendukung pelaksanaan operasi, baik secara jangka panjang (OMP) maupun secara jangka pendek (OMSP). usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. 196105311992032001. Baca juga: Bentuk dan Contoh Bela Negara. 2. lg@gmail. Sudjiwo MSc, Dirjakstra Ditjen Strahan, Pemanfaatan Potensi Samudera Hindia Bagi Kepentingan Pertahanan Negara, 2005 73 Dari gambar diatas dapat dijelaskan dalam uraian berikut: 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan. Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615); 5. Komponen utama adalah Tentara Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);. Ruang Lingkup dan Tata Urut. go. Komponen cadangan dalam mendukung sistem. Sayangnya,. sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap Ancaman, baik dari luar. com - Tentara diperlukan untuk melindungi bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, serta menjaga keutuhan negara. bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara yaitu . 24 | Jurnal Pertahanan & Bela Negara | Agustus 2018, Volume 8 Nomor 2gilanglanggeng. com) KOMPAS. dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara. Organisasi Komponen Pertahanan b. Doktrin pertahanan negara menjadi salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan dan strategi, serta postur pertahanan negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 komponen pertahan negara terdiri dari Komponen Utama (TNI), Komponen. Daya tangkal (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 3. Berdasarkan UU RI No. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang masih dalam proses persidangan di DPR. . (News. 5. UU No. Berikut adalah bunyi dari pasal dalam undang-undang tentang pertahanan negara tersebut. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 3. 3 Tahun. Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. pengelolaan sistem pertahanan negara 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan mengoptimalkan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional. Yang diadakan dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 yang di atur kemudian dalam undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan. (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. 6615, jdih. 2019 3 DEWAN REDAKSI Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) RyamizardKomponen Pertahanan Negara. kekuatan komponen utama dalam upaya pertahanan negara. Menurut menurut UU No. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan,. RAKOR PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN TA. Dalam pasal 7. 64) sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta (sishankamrata) memiliki ciri sebagai berikut. Pelatihan Penyegaran . Pasal tersebut memiliki butir, penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu “Upaya Bela Negara” adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Latar belakang a. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [email protected] Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj. Baca juga: PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI Sementara, keterlibatan sumber daya alam hingga sarana dan prasarana nasional dalam kegiatan Komcad dianggap sebagai pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara. Komponen Cadangan merupakan implementasi amanat konstitusi tentang hak dan kewajiban warganegara dalam usaha pembelaan negara, yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Jakarta - . 11, TLN No. “Keikutsertaan ASN dalam. 5. 2. pertahanan negara . tirto. dan terarah segenap komponen pertahanan negara. id :. Presiden Joko Widodo menegaskan, komponen cadangan hanya boleh digunakan untuk kepentingan. Tipe Dokumen. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. terdiri dari komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung. Terkait dengan status komponen pendukung, Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa,. 3. Di dalam UU RI No. id - Sistem. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara mengatur komponen cadangan dan. 2020. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan di wilayah untuk memperhatikan pembinaan kemampuan. bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara yaitu . hakikat, dasar, tujuan, dan fungsi 3. Oleh Putu Indah Savitri Minggu, 6 Maret 2022 16:13 WIB. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatSebagai negara yang utuh dan berdaulat, Indonesia memiliki sistem pertahanan khusus yang dijalankan di dalamnya. Pasal 192. Tapi, lebih merupakan latihan dasar kemiliteran kepada masyarakat yang terpilih, dengan status tetap warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiap-siagaan bila. Oleh sebab itu perlu menyiapkan dan membina seluruh komponen pertahanan negara secara dini, bertahap dan berkesinambungan. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara disebutkan, “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. 3 Tahun 2002 bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa/warga negara. dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara. Mencermati kondisi tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan perguruan tinggi sebagai salah satu sumber membangun sistem pertahanan negara dalam upaya bela negara. 4 VOL. 34 . Kontributor: Ilham Choirul Anwar, tirto. ” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 7(3):89–104. pembinaan kemampuan pertahanan 6. √ Edu Passed. Pembina IV/a NIP. Baca juga: Perbedaan Makna Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945. Sumber Daya Nasional adalah sumber. Suara Kalbar – Demi menjaga kedaulatan negara, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibangun dengan empat komponen siatem keamanan dan pertahanan. Pasal 19Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. " KIPRAH TNI SEBAGAI KOMPONEN UTAMA PERTAHANAN NEGARA DI KANCAH DUNIA INTERNASIONAL "@Kemhan_RI @kemhanri @kemhan RI Kementerian Pertahnan Republik Indonesia EDISI KHUSUS 2019. Dalam penyelenggaraanya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan. Komduk. Sedangkan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama dan unsur lain dari kekuatan bangsa. 3. 3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang‑Undang Pertahanan Negara. “Komponen cadangan. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU No. sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen. Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. sebagai kekuatan cadangan komponen utama. Baca juga:Duh! Ini Sederet Masalah PNS di Indonesia, dari Narkoba hingga Korupsi. . Jan 21, 2021 · Baca juga: PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI Sementara, keterlibatan sumber daya alam hingga sarana dan prasarana nasional dalam kegiatan Komcad dianggap sebagai pemanfaatan dalam usaha pertahanan negara. Komponen Cadangan merupakan salah satu unsur dari Sumber Daya Pertahanan Militer selain. Menimbang: bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,. 3. penyelenggaraan pertahanan negara 4. Namun sudah merupakan kebutuhan. Padahal, menurut para Pemohon pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, telah secara eksplisit memberikan batasan pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung yang semata-mata hanya dapat dimobilisasi menghadapi ancaman militer. Komponen Pertahanan Negara 5. Prabowo mengatakan tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021. 4. Pengertian Pertahanan Negara 2. Kenali Komponen Pertahanan Negara Beserta Penjelasannya. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Komponen cadangan adalah solusi untuk menghadapi potensi ancaman militer pada kontek perang generasi kelima bahkan ke enam yang bersifat nir-militer.